Anggota Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijaya (F-PD) mengeritik Menteri BUMN Dahlan Iskan yang tak pernah beres mengurusi para karyawannya di beberapa perusahaan milik negara. Banyak eks karyawan dari perusahaan BUMN itu yang terkatung-katung nasibnya akibat pemutusan hubungan kerja. Sudah lebih dari sepuluh tahun persoalan ini tak pernah beres.

Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan para serikat pekerja dari PT. Garam Madura, PT. PLN, dan PT. Pertamina, Selasa (26/2). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) itu, mempertanyakan kementerian BUMN yang tak punya political will untuk segera menyelesaikan nasib para karyawannya.

“Jadi menteri BUMN itu tugasnya 7 x 24 jam x 365 hari. Tugas dia itu menyelesaikan masalah ini. Kalau deputi belum cukup, enggak punya gigi, enggak akan selesai. Jadi, menteri harus diberi tugas. Jangan ngurusin mobil Tucuxi, enggak perlulah. Beliau itu harusnya mengurusi hal-hal seperti ini, yang terkait dengan pembinaan BUMN,” ucap Azam di tengah rapat.

Para pekerja outsourcing di PT. Pertamina nasibnya semakin tak jelas setelah kontraknya diputus begitu saja. Mereka tak bisa berhubungan langsung dengan user-nya dalam hal ini Pertamina yang mempekerjakannya.Menurut Azam, Pertamina lepas tangan atas masalah ini. Dan penyelesaiannya tak cukup hanya di tingkat dirut, tapi harus menterinya langsung menangani.

“Ini harus diselesaikan pada level menteri. Menteri BUMN harus kerja sama dengan menteri tenaga kerja. Ini, kan, urusan eksekutif, urusan menteri. Kami yang mengawasi. Nanti akan kami panggil. Jangan cuma mau nikmatin paha ayamnya, tapi enggak mau ngurusin ceker ayamnya. Semua harus diurusin. Menteri harus dikasih tugas. Bisa menyelesaikan tidak dia,” kelakar Azam. (iw, mh)